PMK 136 Tahun 2024

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional

PMK 136/2024 adalah regulasi utama Indonesia yang mengadopsi kerangka GloBE Rules (Pillar Two) dari OECD. PMK ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perpajakan Indonesia karena untuk pertama kalinya Indonesia mengenakan mekanisme tarif pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional. Aturan teknis pelaksanaannya kemudian diatur dalam PER-6/PJ/2026.

Ruang Lingkup (7 Poin Utama)

PMK 136/2024 mengatur 7 poin ruang lingkup yang mendefinisikan subyek, obyek, dan batasan penerapan GloBE Rules di Indonesia:

1. Subjek GloBE

GloBE berlaku untuk entitas konstituen dari grup perusahaan multinasional (PMN/MNE) yang memenuhi kriteria:

• Peredaran bruto tahunan konsolidasi ≥ €750 juta (~Rp 12,5 triliun, tergantung kurs EUR/IDR). Threshold ini sejalan dengan threshold Country-by-Country Reporting yang sudah berlaku di banyak yurisdiksi.
• Dipenuhi minimal 2 dari 4 tahun pajak sebelumnya. Artinya, MNE yang hanya memenuhi threshold dalam 1 tahun tidak langsung masuk scope — diperlukan konsistensi.
• Yang dimaksud "peredaran bruto" adalah total revenue konsolidasi seluruh grup MNE secara global, bukan revenue per entitas individual.

2. Penyetahunkan (Annualisation)

Jika tahun pajak kurang dari 12 bulan (misalnya karena perubahan tahun buku, merger, atau pembentukan entitas baru di tengah tahun), peredaran bruto disetahunkan (annualised) untuk menentukan apakah threshold €750 juta terpenuhi. Contoh: jika tahun pajak 6 bulan dengan revenue €400 juta, disetahunkan menjadi €800 juta — memenuhi threshold. Ketentuan ini mencegah MNE menghindari scope GloBE dengan memendekkan tahun pajak.

3. Grup Baru (New MNE Group)

Jika entitas konstituen membentuk grup PMN baru, GloBE berlaku pada tahun pajak ketiga setelah 2 tahun pertama memiliki peredaran. Contoh: grup baru terbentuk FY 2024, mulai punya peredaran FY 2024-2025, maka GloBE berlaku FY 2026 (tahun ketiga). Ketentuan ini memberikan masa transisi bagi grup baru — mereka memiliki 2 tahun untuk mempersiapkan compliance sebelum tunduk pada GloBE.

4. Definisi Grup PMN (MNE Group)

Grup PMN didefinisikan secara spesifik dalam PMK 136/2024 sebagai:

• Kumpulan entitas terkait via kepemilikan/pengendalian yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi — artinya, hanya entitas yang dikonsolidasikan dalam satu laporan keuangan yang masuk scope.
• Termasuk entitas di satu negara dengan BUT (Branch) di negara lain — disebut "standalone entity". Misalnya, PT di Indonesia dengan BUT di Singapura, walaupun hanya satu entitas legal, tetap dianggap MNE group karena operasi lintas negara.
• Hubungan kepemilikan/pengendalian ditentukan berdasarkan lebih dari 50% kepemilikan saham atau voting power.

5. Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan GloBE harus memenuhi kriteria:

• Sesuai SAK yang dapat diterima (acceptable financial accounting standard) — di Indonesia, ini mengacu pada PSAK yang secara prinsip sejalan dengan IFRS.
• Disajikan sebagai satu kesatuan ekonomi — mencerminkan kondisi keuangan seluruh grup secara terkonsolidasi.
• Bisa menggunakan GloBE adjustments untuk mencegah material competitive distortion (lihat poin 6).
• Jika entitas menggunakan standar akuntansi lokal yang bukan IFRS/SAK, perlu dilakukan reconciling adjustments.

6. Material Competitive Distortion

Ketentuan unik dalam PMK 136/2024 untuk mencegah MNE menghindari GloBE melalui pilihan standar akuntansi:

• Jika MNE menggunakan standar akuntansi yang bukan IFRS, terdapat pengujian material competitive distortion.
• Threshold: variasi agregat lebih dari €75 juta dari perbedaan penerapan standar akuntansi lokal vs IFRS.
• Jika melebihi €75 juta, MNE wajib melakukan GloBE adjustments untuk mengeliminasi distorsi — menyesuaikan GloBE Income seolah-olah menggunakan IFRS.
• Tujuan: memastikan perbandingan ETR antar yurisdiksi tidak terdistorsi oleh perbedaan standar akuntansi.

7. Contoh Penerapan

PMK 136/2024 menyertakan lampiran berisi contoh penerapan numerik yang membantu Wajib Pajak memahami mekanisme perhitungan top-up tax dalam berbagai skenario. Contoh-contoh ini mencakup: perhitungan ETR per yurisdiksi, perhitungan SBIE dengan persentase transisi, perhitungan top-up tax via IIR dan QDMTT, serta contoh penerapan safe harbour.

Tarif dan Mekanisme (Pasal 4)

Tarif 15% dikenakan berdasarkan 3 mekanisme charging yang bekerja secara berlapis:

Kewajiban Pembayaran

Top-up tax harus dibayar paling lambat akhir tahun pajak berikutnya. Ketentuan ini berlaku untuk baik IIR maupun QDMTT:

Kewajiban Pelaporan

PMK 136/2024 mengatur kewajiban pelaporan SPT GloBE dengan ketentuan waktu yang berbeda antara tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya:

Pengecualian

GloBE TIDAK berlaku untuk entitas-entitas berikut, sesuai dengan pengecualian dalam GloBE Model Rules:

• Wajib Pajak Orang Pribadi — GloBE hanya berlaku untuk WP Badan yang merupakan bagian dari grup MNE.
• UMKM — usaha kecil dan menengah jauh di bawah threshold €750 juta.
• Entitas pemerintah — termasuk BUMN/BUMD yang secara substansi merupakan extension of government (perlu dianalisis case-by-case).
• Organisasi internasional — misalnya PBB, World Bank, IMF.
• Organisasi nonprofit — yang tidak berorientasi laba dan memenuhi definisi dalam Model Rules.
• Pension funds — dana pensiun yang dikelola secara kolektif.
• Investment funds yang merupakan Ultimate Parent Entity (UPE) — karena investment funds bersifat pass-through dan bukan operating entity.

Safe Harbour dalam PMK 136/2024

PMK 136/2024 mengadopsi OECD transitional CbCR safe harbour yang memungkinkan MNE menggunakan data CbCR yang sudah ada untuk menentukan apakah yurisdiksi tertentu aman dari perhitungan GloBE penuh. Tiga test tersedia:

1. De Minimis Test: Revenue < €10 juta DAN Profit < €1 juta (keduanya harus terpenuhi)
2. Simplified ETR Test: Covered Taxes ÷ (P/L before income tax) ≥ 15% dari data CbCR
3. Routine Profits Test: Profit ≤ SBIE — profit tidak melebihi income yang dapat dijelaskan oleh substansi ekonomi

Jika salah satu test terpenuhi, yurisdiksi tersebut dianggap aman dan tidak perlu detailed GloBE computation. Detail lengkap ada di halaman Safe Harbour.

Hubungan dengan Peraturan Lain

Baca juga: PER-6/PJ/2026 untuk implementasi teknis, GloBE Rules untuk kerangka mekanisme, dan Insentif Fiskal untuk dampak pada tax holiday dan tax allowance.